Aino Indonesia Dukung Integrasi Tarif Transportasi di Kalimantan Selatan melalui Kolaborasi dengan Bank Kalsel

Kalimantan Selatan, 9 Oktober 2026 — PT Aino Indonesia terus memperkuat perannya dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital di sektor transportasi melalui kolaborasi dengan Bank Kalsel dalam implementasi Tarif Papadaan, yaitu skema tarif terintegrasi untuk layanan transportasi publik di Kalimantan Selatan. Inisiatif ini menjadi langkah lanjutan dalam pengembangan sistem pembayaran transportasi yang telah dikelola Aino pada layanan Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin.

Tarif Papadaan diterapkan pada layanan Trans Banjarbakula, Trans Banjarmasin, dan Trans Banjarbaru dengan tarif terintegrasi sebesar Rp5.000. Melalui skema ini, masyarakat dapat menggunakan ketiga layanan transportasi tersebut dengan satu kali pembayaran, dengan periode integrasi hingga 90 menit dan perpindahan moda maksimal tiga kali sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran didukung melalui Kartu Uang Elektronik multi penerbit, QRIS, serta aplikasi dompet digital yang mendukung layanan, termasuk Aksel by Bank Kalsel.

Dalam implementasi ini, Bank Kalsel berperan sebagai penggagas inisiatif integrasi tarif sekaligus mitra strategis dalam pengembangan layanan pembayaran transportasi. Sementara itu, Aino Indonesia mendukung kebutuhan teknologi melalui pengembangan sistem yang memungkinkan integrasi pengelolaan transaksi dan penerapan tarif lintas moda.

Mengembangkan Sistem Pembayaran Menuju Integrasi Antarmoda

Sebelum penerapan Tarif Papadaan, Aino Indonesia telah berperan dalam memproses pembayaran pada layanan transportasi perkotaan Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin. Pengalaman tersebut menjadi fondasi untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi.

Melalui kolaborasi dengan Bank Kalsel, pengembangan ini tidak hanya berfokus pada proses pembayaran di masing-masing moda, tetapi juga pada upaya menyelaraskan mekanisme transaksi agar dapat mendukung penerapan tarif lintas layanan transportasi.

Dengan demikian, integrasi tarif menjadi pengembangan lanjutan dari sistem yang telah berjalan. Upaya ini ditujukan untuk mempermudah proses pembayaran bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi, serta mendukung koordinasi antarpihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi di Kalimantan Selatan.

CCHS sebagai Fondasi Integrasi Transaksi dan Penyaluran Dana

Dalam mendukung integrasi Tarif Papadaan, Aino Indonesia menyiapkan Central Clearing House System (CCHS) sebagai infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan transaksi serta mekanisme pembagian dana dari transaksi transportasi terintegrasi.

CCHS berperan dalam mengintegrasikan pengelolaan transaksi lintas moda sekaligus mendukung proses disbursement atau penyaluran dana transaksi kepada masing-masing Dinas Perhubungan yang mengelola layanan transportasi terkait. Dengan mekanisme ini, dana transaksi dapat dialokasikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan skema pembagian yang ditetapkan dalam penyelenggaraan tarif terintegrasi.

Selain mendukung pengelolaan dan penyaluran dana, sistem ini juga dapat membantu menyediakan informasi transaksi yang dibutuhkan untuk proses pemantauan, rekonsiliasi, serta evaluasi layanan oleh operator, pengelola transportasi, dan Dinas Terkait. Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat memiliki landasan yang lebih baik dalam merencanakan alokasi subsidi sesuai dengan kebutuhan layanan dan masyarakat.

Pemanfaatan sistem sebagai instrumen pendukung subsidi tetap bergantung pada kebijakan yang ditetapkan, mekanisme perhitungan, serta integrasi data dan proses administrasi yang diperlukan. Dengan demikian, CCHS tidak hanya mendukung integrasi transaksi dan penyaluran dana antarmoda, tetapi juga berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan transportasi publik di Kalimantan Selatan.

Memperkuat Kolaborasi untuk Transportasi Digital

Kolaborasi antara Bank Kalsel dan Aino Indonesia mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor perbankan dan penyedia teknologi pembayaran dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital.

Melalui inisiatif ini, pengembangan sistem pembayaran tidak hanya diarahkan untuk memfasilitasi transaksi pada masing-masing moda, tetapi juga membangun fondasi integrasi antarlayanan yang mendukung kebutuhan masyarakat, operator, dan pemerintah daerah.

Ke depan, pengembangan ekosistem ini berpotensi membuka peluang inovasi lebih lanjut dalam pengelolaan pembayaran transportasi, pemanfaatan data transaksi, serta dukungan terhadap kebijakan tarif dan subsidi transportasi publik di Kalimantan Selatan.