PT Aino Indonesia Perkuat Ekosistem Fintech Melalui Kolaborasi Strategis dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII)

Yogyakarta, 24 November 2025 – Sebagai pemimpin solusi pembayaran mobilitas non-tunai di Indonesia, PT Aino Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) untuk membangun sinergi di bidang hukum dan teknologi finansial. Kolaborasi ini dirangkai dengan adanya Kuliah Umum “Hukum dan Teknologi Finansial” yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Aino Indonesia, Hastono Bayu Trisnanto, ST., MBA, dihadiri oleh Dekan FH UII Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.Hum., M.Hum., serta pimpinan program studi dan ratusan mahasiswa FH UII. 

Sebagai perusahaan yang telah mengelola lebih dari 220 juta transaksi tahunan di 30+ kota dengan volume mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun, PT Aino Indonesia berupaya untuk menjawab tantangan teknologi, regulasi, dan governance. Kolaborasi dengan FH UII dipilih karena reputasi institusi ini berhasil mencetak lulusan hukum berintegritas yang siap menghadapi disrupsi digital. “Kami butuh talenta hukum yang memahami tidak hanya pasal demi pasal, tapi siklus bisnis fintech lengkap – dari B2B, B2G, hingga B2C – untuk mendukung ekspansi kami di retail, cross-border QRIS, dan CBDC,” ungkap Hastono Bayu Trisnanto, ST., MBA.

PT Aino Indonesia telah mencetak rekor MURI dengan inter-operabilitas e-money multi-penerbit di transportasi publik. Sejak spin-off 2013, PT Aino Indonesia telah menarik investasi dari venture capital dan korporasi strategis Jepang melalui proses due diligence ketat lintas negara. MoU ini melanjutkan tradisi kolaborasi riset industri-kampus, kali ini fokus di aspek hukum untuk menerapkan regulasi BI-OJK-Kominfo yang semakin ketat menuju Roadmap 2030.

Kolaborasi ini memberikan benefit multi-layer bagi PT Aino Indonesia antara lain yaitu :

• Pipeline Talenta Hukum Berkualitas: Program magang MBKM FH UII menyediakan fresh graduate siap terjun untuk posisi regulatory compliance, contract review B2G.
• Kolaborasi Review Penyusunan Regulasi Bersama: Pengalaman PT Aino Indonesia berkolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi DIY untuk regulasi transportasi elektronik dapat direplikasi kasus yang sama di daerah lain via mahasiswa magang.
• Penguatan Keamanan dan Proteksi Konsumen: Di era cyber fraud AI (voice cloning, face swap, penetration testing otomatis), PT Aino Indonesia butuh legal counsel internal untuk dispute resolution.
• Jejaring dan Reputasi

Dalam sesi diskusi, Bapak Hastono Bayu menjelaskan keterkaitan tantangan teknologi dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perusahaan wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan edukasi bagi konsumen; beritikad baik; serta menyediakan informasi layanan yang transparan. Di sisi operasional, PT Aino mengelola ratarata pemrosesan dana lebih dari 1 triliun rupiah per tahun, sehingga mekanisme risk management dan dispute handling menjadi aspek krusial jika terjadi perbedaan data atau klaim transaksi.

Bapak Hastono Bayu memaparkan beberapa jalur profesi hukum yang sangat relevan dalam ekosistem sistem pembayaran digital. Pertama, regulatory & compliance, yang melibatkan pemantauan perubahan regulasi dan penyusunan kebijakan internal untuk memastikan operasi perusahaan selalu sesuai ketentuan. Kedua, contract & partnership, khususnya penyusunan dan negosiasi kontrak B2B (Business-to-Business) maupun B2G (Business-to-Government) yang tegas dan tidak multitafsir agar hak dan kewajiban para pihak jelas serta meminimalkan risiko hukum. Ketiga, perlindungan data pribadi, yakni penerapan kebijakan kepatuhan UU PDP melalui pengelolaan data. Keempat, risk management & dispute serta corporate legal & governance, yang menekankan penerapan Anti Bribery Policy.